Redaksi Pilarpos.info 
PILARPOS.INFO | Surabaya — Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 April 2026, bukan sekadar kabar kriminal biasa. Ini adalah tamparan keras yang berulang dan sayangnya, makin terasa biasa.
Di Jawa Timur, penangkapan kepala daerah oleh KPK seolah sudah menjadi ritual tahunan. Publik disuguhi pola yang sama: pejabat ditangkap, pernyataan penyesalan dilontarkan, lalu sistem kembali berjalan tanpa perubahan berarti.
Korupsi bukan lagi penyimpangan ia telah menjelma menjadi kebiasaan yang dilestarikan.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, tidak menutup-nutupi kemarahannya. Ia menyebut kejadian ini sebagai bukti telanjang kegagalan sistemik, bukan sekadar kelalaian individu.
“Ini bukan kecolongan. Ini pola busuk yang terus dibiarkan hidup,” tegasnya.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Setiap tahun, selalu ada kepala daerah di provinsi ini yang tersandung kasus serupa. Ini menandakan satu hal yang tak bisa lagi disangkal: upaya pemberantasan korupsi belum menyentuh akar persoalan. Yang disentuh baru permukaan pelaku ditangkap, tapi ekosistemnya tetap tumbuh subur.
Lebih mengkhawatirkan, efek jera yang selama ini digembar-gemborkan nyaris tak terlihat. Ancaman hukuman, sorotan publik, hingga stigma sosial tampaknya tak lagi cukup untuk menghentikan para pejabat dari praktik kotor. Korupsi justru semakin berani, semakin sistematis, dan semakin terorganisir.
Heru menyoroti lingkaran klasik yang tak pernah putus: jual beli jabatan, proyek titipan, hingga manipulasi anggaran daerah. Skema lama, aktor baru. Pergantian wajah, tapi bukan perubahan perilaku.
“Kalau ini terus terjadi, jangan salahkan publik kalau akhirnya percaya bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari sistem itu sendiri,” ujarnya tajam.
Desakan pun mengarah pada KPK agar tidak kembali bermain aman. Publik sudah lelah melihat kasus berhenti di satu nama besar, sementara jaringan di belakangnya tetap bebas berkeliaran.
Penanganan kasus seperti ini, menurut Heru, harus menembus hingga ke akar: birokrasi internal, jaringan pengusaha, hingga aktor politik yang selama ini bermain di balik layar. Jika tidak, penangkapan hanya akan menjadi tontonan sesaat bukan solusi jangka panjang.
Kini, kasus yang menjerat Gatut Sunu Wibowo masih dalam tahap pengembangan. Namun publik tidak lagi hanya menunggu proses hukum. Mereka menuntut keberanian keberanian untuk membongkar, bukan sekadar menangkap.
Karena jika tidak, satu hal yang pasti: daftar kepala daerah korup di Jawa Timur tidak akan berhenti di sini. Dan negara, sekali lagi, akan terlihat seperti tahu segalanya tapi memilih untuk tidak benar-benar menyelesaikannya. (Bagas)***
