
Pinrang, pilarpos.info — Prajurit Batalyon Infanteri 721/Makkasau kembali dipercaya mengemban tugas negara dalam pengamanan perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini pada tahun 2026.
Hal ini terungkap saat Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos mendampingi Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, dalam memberikan pengarahan kepada para prajurit di Markas Komando Batalyon Infanteri 721/Makkasau, Benteng, Kecamatan Patampanua, Kamis (2/4).
Dalam arahannya, Pangdam XIV/Hasanuddin menekankan pentingnya semangat juang dan karakter kepemimpinan yang kuat bagi setiap prajurit.
Dirinya mengingatkan bahwa keteladanan Sultan Hasanuddin yang dikenal berani dan teguh dalam mempertahankan kedaulatan bangsa harus menjadi inspirasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Selain itu, Pangdam juga mengingatkan agar seluruh persiapan menjelang keberangkatan benar-benar dimatangkan, sehingga tidak menjadi kendala saat berada di lokasi penugasan.
Sementara itu, Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para prajurit yang akan melaksanakan tugas mulia tersebut.
Menurutnya, pengamanan perbatasan bukan hanya soal menjaga wilayah negara, namun juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan rasa aman dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tugas ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kehadiran prajurit di perbatasan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ungkap Bupati Irwan.
Dirinya juga berpesan agar para prajurit senantiasa menjaga kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, serta tetap sigap dalam menjalankan tugas, mengingat kondisi wilayah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri.
Lebih lanjut, Bupati Irwan berharap penugasan ini tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan yang menjadi fondasi utama bagi pembangunan dan kesejahteraan.
Dengan pengamanan yang optimal di wilayah perbatasan, lanjutnya, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang, sementara pembangunan di berbagai sektor dapat terus berjalan dengan baik tanpa gangguan keamanan. (Mssjack)

