
PILARPOS.INFO | Surabaya – Menilik dari tayangan media detik.com tanggal 27 April 2026 yang menayangkan resmi pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Dr Agung berkaitan dengan jawaban atas sorotan pernyataan Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur terkait kinerja Pansus BUMD Jatim, akhirnya menuai kritik tajam.
Pada laman berita MAKINews.com yang menjadi media resmi online lembaga Ani Korupsi MAKI Jatim sebelumnya,Heru MAKI menyorot tajam kinerja dari Pansus BUMD DPRD Jatim yang terkesan hanya jalan jalan saja dan diduga hanya menghambur hamburkan anggaran saja.
Sorotan tajam ini erat kaitannya dengan adanya laporan masyarakat kepada ketua Pansus BUMD Jatim yang terkesan hanya menjadi laporan dan tidak ada tindak lanjut resminya.
Pada laman tayangan media detik.com, jelas disampaikan pernyataan dari Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim berkenaan dengan adanya potensi rekomendasi penutupan kawasan pasar Puspa Agro.
Pernyataan ini dianggap sebagai sebuah kebohongan publik buat Heru MAKI,mengingat bahwa kawasan Pasar Puspa Agro tersebut sejak tahun 2024 ketika Adhy Karyono menjadi PJ Gubernur Jawa Timur, kawasan Puspa Agro sudah masuk dalam pembahasan menjadi kawasan berikat.
Puspa Agro akan menjadi realisasi aktualisasi apa yang disebut sebagai Gerbang Baru Nusantara oleh Ibunda Gubernur Jawa Timur,salah satunya dengan melakukan kerjasama operasional pengelolaan Puspa Agro menjadi kawasan berikat khusus.
Aktualisasi adalah mengalihkan sekitar 25-30% truk truk kontainer dari Pelindo untuk dialihkan ke kawasan Puspa Agro dan menyulap kawasan Puspa Agro tersebut menjadi pusat tata kelola perdagangan besar kontainer sekaligus menjadi pusat sirkulasi kawasan eksport dan import terbesar di Jawa Timur.
Pihak Barantine Pusat yang telah melakukan giat tanda tangan KSO dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga sudah mulai menggaet beberapa investor Bank Dunia dan Dunia Perbankan Internasional.
Tidak hanya Barantin,PT Jatim Grha Utama (JGU) yang menjadi entitas BUMD Jatim dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berencana akan menggeret investor dari Malaysia untuk berinvestasi pada kawasan berikat Puspa Agro tersebut.
Rencana akan diselenggarakan soft opening kawasan berikat Gerbang Baru Nusantara di Puspa Agro pada tanggal 7 Mei 2026.
Melihat variabel diatas, tentunya sangat lucu dan menjadi parodi komedi luar biasa ketika ketua Pansus BUMD Jatim berencana akan mengeluarkan salah satu rekomendasi berkaitan dengan penutupan Puspa Agro.
Itu statement yang sifatnya tidak jelas dan tidak terukur, mengingat pembahasan menyulap Puspa Agro dengan luasan lahan yang ada menjadi kawasan berikat itu sudah dari tahun 2024, jauh sebelum Pansus ini berjalan November 2025,” canda Heru MAKI.
Yang menarik juga adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjuk Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak beserta Sekdaprov Jatim untuk memimpin rangkaian rapat pembahasan kawasan berikat Puspa Agro.
Harusnya ketua Pansus BUMD Jatim yang secara teritorial politik notabene juga menjadi pengurus Partai Demokrat, dibawah pimpinan Ketua Partai Demokrat Jatim,Bapak Emil Dardak,menyatakan dukungan, bukannya malah menunggangi dengan rencana penutupan Puspa Agro sebagai rekomendasi dari Pansus BUMD Jatim.
Inilah yang menurut Heru MAKI bahwa pernyataan ketua Pansus BUMD DPRD Jatim itu menjadi parodi komika dan bahan lawakan saja.
“Di sinilah terlihat sementara bagaimana kwalitas basis kinerja Pansus BUMD Jatim, dan tetal nanti kita akan lihat apakah kwalitas rekomendasi BUMD Jatim selaras dan linier dengan anggaran yang sudah dihabiskan oleh Pansus BUMD Jatim,dan mohon dicatat, MAKI JATIM pasti akan meminta pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang digunakan jajaran Pansus BUMD DPRD Jatim tersebut,”tegas Heru MAKI.
MAKI Jatim dengan dukungan adik adik mahasiswa nantinya juga akan berencana melakukan. Aksi demo akbar di kantor DPRD Jatim dalam rangka mengaktualisasikan konsep PENGADILAN RAKYAT bagi jajaran Pansus BUMD DPRD Jatim yang notabene mereka adalah wakil rakyat.
Info yang sangat menarik pasca pemberitaan terkait Pansus BUMD DPRD Jatim adalah adanya info permintaan THR dari BUMD Jatim untuk jajaran Pansus BUMD DPRD Jatim, dan secepatnya tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim akan melakukan penelusuran dalam tahapan penajaman data. (Bagas)***
