Berdasarkan Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2025, terdapat 8 poin larangan penggunaan Dana Desa tahun 2026

PILARPOS.INFO | Surabaya — Tahun 2026 menjadi titik penting bagi penataan dana desa di Indonesia. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan peraturan yang lebih ketat demi memastikan alokasi dana desa tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan agenda pembangunan desa. Sebagai langkah meningkatkan keterbukaan serta mencegah penyalahgunaan, terdapat delapan larangan utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh kepala desa di tanah air.

Latar Belakang Kebijakan
Sejak dana desa mulai diterapkan, sejumlah laporan menunjukkan adanya pemanfaatan dana oleh sebagian kepala desa untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembangunan desa. Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2024 sekitar 15 % dana desa terdeteksi dialokasikan ke penggunaan di luar tujuan yang ditetapkan.

Karena itu, pemerintah memperketat peraturan guna menjamin dana tersebut benar‑benar dialokasikan untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga desa.

Delapan Larangan Utama Berdasarkan Permendesa PDTT No.16 Tahun 2025 Penggunaan Dana Desa 2026

1. Honorarium dan Gaji.
   Dana desa tidak boleh dipakai untuk membayar honorarium atau gaji kepala desa, perangkat desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya agar dana lebih difokuskan pada program‑program yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat.
2. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.
   Penggunaan dana desa untuk perjalanan dinas ke luar wilayah kabupaten atau kota dilarang. Hal ini menegaskan bahwa dana harus dipakai untuk kegiatan yang mendukung pembangunan lokal, bukan untuk urusan di luar daerah administratif desa.
3. Iuran Jaminan Sosial.
   Pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau program jaminan sosial lainnya bagi kepala desa dan perangkatnya tidak boleh dibebankan pada dana desa. Anggaran tersebut harus dialokasikan pada kebutuhan prioritas lainnya.
4. Pembangunan Kantor Desa Baru.
   Pembangunan kantor atau balai desa baru tidak diizinkan, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan dengan biaya maksimum Rp25 juta. Kebijakan ini bertujuan menghindari pemborosan pada infrastruktur yang tidak mendesak.
5. Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Luar Kabupaten/Kota.
   Dana desa tidak boleh dipakai untuk menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala desa dan perangkatnya di luar wilayah kabupaten/kota kecuali mendapat persetujuan khusus dari pemerintah pusat.
6. Studi Banding Luar Wilayah.
   Penyusunan studi banding ke daerah lain dilarang kecuali telah mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah daerah maupun pusat, agar dana tetap terarah dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
7. Pembayaran Tunggakan Tahun Sebelumnya.
   Kewajiban pembayaran tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya tidak boleh digantikan dengan dana desa tahun berjalan; harus dikelola secara terpisah dan transparan.
8. Bantuan Hukum Pribadi.
   Menyalurkan bantuan hukum secara pribadi kepada kepala desa, perangkat, BPD, atau warga melalui jalur pengadilan bukanlah wewenang dana desa dan dilarang keras.

Implikasi Hukum dan Sanksi
Peraturan ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala desa yang terbukti menyalahgunakan dana desa dapat dikenai hukuman yang bersifat disiplin maupun kriminal. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari rangkaian reformasi birokrasi di tingkat desa, dengan harapan pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.

Pemerintah mengharapkan semua kepala desa menyadari pentingnya regulasi ini sebagai wujud tanggung jawab moral dan profesional dalam membangun masa depan desa yang lebih baik. (Andi Amr)***